Dilansirdari Ensiklopedia, secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut undang-undang dasar. - Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiiki badan peradilan di bawahnya yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia Memeriksa dan memutus permohonan kasasi Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2009. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta Pasal 22 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2004. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2009. Baca juga Kusumah Atmaja, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Pertama Selain wewenang di atas, MA juga menjalankan sejumlah fungsi, yaitu Fungsi Peradilan Hak uji materiil apakah suatu peraturan ditinjau dari isi materinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi Pengawasan MA memiliki badan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan dan tingkah laku para hakim. Fungsi Mengatur MA dapat membuat peraturan sendiri jika dianggap perlu untuk melengkapi hukum acara yang sudah diatur UU. Produk hukumnya adalah Peraturan MA, Surat Edaran MA, dan lain-lain. Fungsi Nasehat MA dapat memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara lain. Contohnya kepada presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Fungsi Administratif MA mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi, serta tata kerja kepaniteraan pengadilan. Referensi Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Konstitusi Press Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
PengertianSuprastruktur Politik. Suprastruktur Politik atau The Governmental Political Sphere adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan yang lain.Membicarakan negara tentu tidak akan lepas dari istilah politik. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita tidak ingin melewatkan segala sesuatu yang
secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali – Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fungsinya bermula dari mengatur dan mengawasi sistem peradilan, memastikan bahwa hukum yang berlaku dipegang teguh dan konstitusi dihormati. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara pengadilan dan untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik untuk masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Agung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pengadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan dan memiliki hak untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi utama Mahkamah Agung. Namun, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tetapi tidak diterapkan secara konvensional. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hal ini dilakukan jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum atau konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi tersebut, kecuali fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Karena Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengadili perkara, tugas ini jatuh kepada Mahkamah Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan perkara secara langsung, tetapi hanya dapat mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan telah mematuhi hukum dan konstitusi. Dengan demikian, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali– Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan– Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas– Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan– Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan– Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan– Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung – Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan Secara fungsional, Mahkamah Agung adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengadilan tinggi terakhir untuk mengadili perkara-perkara di Amerika Serikat. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk mengatur praktek dan prosedur yang berlaku di pengadilan, meninjau dan menjatuhkan hukuman, mengawasi pengadilan lain, dan mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang diadili di pengadilan lain. Pertama, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang yang ada sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dari warga negara dihormati. Kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau kasus-kasus yang telah diadili oleh pengadilan tingkat bawah. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa salah satu pihak tidak mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan tingkat bawah, Mahkamah Agung dapat meninjau dan mengubah keputusan tersebut. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan tingkat bawah dan mengawasi praktek-praktek yang berlaku di pengadilan. Mahkamah Agung mengawasi pengadilan tingkat bawah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Keempat, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung dapat mengawasi undang-undang yang dibuat oleh negara bagian dan federal untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan Konstitusi. Kelima, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk meninjau dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir. Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengadili kasus dengan menggunakan hak prerogatifnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan. Itu adalah tugas dari pengadilan tingkat bawah untuk meninjau dan membuat keputusan. – Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan bagian terpenting dari sistem peradilan di Amerika Serikat. Ini adalah bagian tertinggi dari sistem peradilan yang mengawasi dan menerapkan hukum federal. Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir yang berlaku di seluruh negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir bagi semua kasus yang menyangkut hukum federal. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk memutuskan kasus yang menyangkut perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak di pengadilan federal. Jika ada perbedaan pendapat antara dua pengadilan, Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus tersebut dan memberikan putusan akhir. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai badan yang menetapkan standar untuk pengadilan di tingkat lebih rendah. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir untuk kasus-kasus yang menyangkut hukum federal. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang didirikan di bawah UU Konstitusi yang memiliki hak untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai hakim akhir untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang. Kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur hukum federal, mengawasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah, dan membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah badan yang bertanggung jawab untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. – Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan Secara fungsional, Mahkamah Agung MA memiliki fungsi yang berbeda-beda. MA memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum diikuti di seluruh wilayah negara dan bertindak sebagai pengadilan terakhir. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional, yang memastikan bahwa pengadilan tingkat rendah dan tingkat yang lebih tinggi mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan yang telah disepakati oleh negara dan mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menjaga keadilan, mengkonfirmasi kebijakan hukum yang telah disepakati oleh negara, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah selaras dengan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di negara itu ditaati dan diikuti. Selain itu, MA juga diminta untuk menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, pengaturan yang berlaku di sektor publik, dan persoalan lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. MA juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu dan memastikan bahwa setiap pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. Namun, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir dalam persidangan hanya dapat diberikan oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hanya pengadilan tingkat yang lebih rendah yang dapat memutuskan suatu perkara dan mengikat orang yang bersangkutan. Kesimpulannya, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda, tetapi Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir harus datang dari pengadilan tingkat yang lebih rendah. MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu dan menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas. – Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini, termasuk menjaga agar ketentuan dan hukum diterapkan dan dipatuhi secara konsisten di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk mengendalikan kerangka hukum di Amerika Serikat, termasuk pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi dan memutuskan masalah-masalah hukum yang memiliki implikasi yang luas. Pertama, Mahkamah Agung memiliki hak untuk meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan apakah putusan pengadilan telah mengikuti hukum secara benar atau tidak. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Kedua, Mahkamah Agung dapat memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki hak untuk melarang pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mahkamah Agung juga dapat mengambil tindakan jika ada masalah yang timbul dari perbedaan pendapat antara pemerintah federal dan negara bagian. Mahkamah Agung dapat pula memutuskan masalah hukum yang melibatkan beberapa negara bagian. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung dapat diminta untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah negara bagian atau pemerintah federal. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah federal dan negara bagian dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab hukum. Namun, secara fungsional mahkamah agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan putusan adalah prerogatif yang dimiliki oleh pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut. Jika Mahkamah Agung berpikir bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Secara keseluruhan, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini meliputi meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian, memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan, dan memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Namun, secara fungsional, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. – Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, baik di tingkat distrik, negeri, atau nasional. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, termasuk menetapkan aturan baru dan mengubah aturan yang sudah ada. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengatur dan memantau pengadilan dan hakim di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan hukum, termasuk memerintahkan hakim untuk mengikuti aturan tertentu dan memerintahkan hakim untuk mengubah putusannya. Mahkamah Agung juga dapat mengajukan tuntutan hukum atas hakim atau pengadilan yang menyimpang dari aturan hukum. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk memberikan petunjuk hukum kepada hakim, petunjuk yang menetapkan apa yang dianggap sebagai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim memutuskan kasus dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Petunjuk hukum ini juga dapat membantu hakim menyelesaikan kasus yang lebih rumit dan membantu hakim menafsirkan hukum yang lebih kompleks. Namun, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti petunjuk hukum ini dan dapat mengabaikannya jika dianggap perlu. Namun, poin yang tidak benar adalah bahwa Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Ini karena Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas untuk mengubah hukum yang berlaku. Hanya Kongres yang dapat mengubah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung hanya dapat mengubah aturan yang ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan hukum, tetapi tidak untuk menggantikannya. Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting dalam pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Ini termasuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil, mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, memberikan petunjuk hukum kepada hakim, dan mengajukan tuntutan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku. – Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab memutus dan menyelesaikan perselisihan hukum yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan salah satu badan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain Pertama, Mahkamah Agung memiliki fungsi mengawasi pengadilan di seluruh Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa pengadilan menjalankan tugasnya secara benar dan adil. Kedua, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi sebagai arbiter terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Mereka menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Ketiga, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan bersifat mengikat. Keputusan-keputusan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Keempat, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum. Pengadilan tingkat pertama yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia adalah yang akan memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain melakukan pengawasan terhadap pengadilan di seluruh Indonesia, menyelesaikan perselisihan hukum yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama, mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan mengikat, serta mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Namun, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung. JAKARTA KOMPAS.TV - Mahkamah agung terus mensosialisasikan diri untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman, dan puncak
Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga penting yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung atau MA merupakan lembaga Tinggi Kehakiman atau Pengadilan Negara Tetinggi di seluruh daerah atau wilayah Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam “Modul PPKn Kelas X KD disebutkan bahwa MA adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia pasal 24 ayat 2 UUD RI Tahun 1945. MA membawahi peradilan di Indonesia pasal 24 ayat 2 UUD RI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan pasal 24 ayat 1 UUD RI Tahun 1945. Struktur Organisasi Mahkamah Agung Sama halnya dengan lembaga negara lain, Mahkamah Agung juga memiliki struktur organisasi tersendiri. Melansir dari berikut struktur organisasi Mahkamah Agung RI. Struktur Organisasi Mahkamah Agung Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan penjelasan dari situs resminya wewenang, fungsi, dan tugas MA seperti berikut 1. Fungsi Peradilan Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi ini bertujuan agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 seluruh sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 2. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan. Tujuan pengawan ini yaitu supaya peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan, terhadap Pekerjaan Pengadilan, tingkah laku para Hakim, dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 3. Fungsi Mengatur Mahkamah Agung bisa mengatur lebih lanjut terkait hal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan Pasal 27 Undang-undang Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. 4. Fungsi Nasehat Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung Tahun 1985. Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 Undang-undang Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 5. Fungsi Administratif Badan-badan Peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara organisatoris, administratif, dan finansial hingga saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan. Meskipun demikian, menurut Pasal 11 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 6. Fungsi Lain-Lain Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai Undang-undang.
Keindahanmoral, keindahan ini melihat kepribadian dan perilaku seorang individu yang memiliki tata karma yang baik dan berhati baik sehingga tersalurkan melalui pembawaan diri maupun gesture tubuh. Keindahan estetika, menunjuk pada pengalaman estetis seorang dari apa yang ada di sekitarnya berupa kerja-kerja indra penglihatan, pendengaran, dan 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID TinCS7vwtn_6z1Kgt3JUcFsYAnPxvt-z6rKWW5ThhlFf3kzSPjFHtw==
secaraumum kemasan memiliki fungsi, kecuali a. Melindungi dan mengawetkan produk. b. Meningkatkan efisiensi. c. Sebagai identitas produk. d. Agar lebih menarik konsumen e. Agar terlihat berkualitas Jawaban Ada lima fungsi lagi dari kemasan suatu produk selain untuk menarik konsumen. Adapun kelima fungsi tersebut sebagai berikut. - Identitas suatu produk kemasan produk dapat berfungsi

Jakarta - Tugas dan fungsi Mahkamah Agung termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung MA adalah suatu lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung, lembaga ini membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Ketua Muda. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung dan diangkat langsung oleh mengetahui lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Mahkamah Agung, simak informasi lengkapnya berikut ini. Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan pengertian Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung? Ini Penjelasannya Foto detikcom/Ari SaputraTugas dan Fungsi Mahkamah AgungMelansir dari laman resminya, Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Berikut ini tugas dan fungsi Mahkamah Agung MA yaituFungsi PeradilanMA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu- Semua sengketa tentang kewenangan Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap- Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlakuMA berhak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih PengawasanMA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan juga melakukan fungsi pengawasan terhadap- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim Pasal 32 UU MA Nomor 14 Tahun 1985.- Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut MengaturMA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan dapat membuat peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur NasehatMA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya, MA diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan AdministratifBadan-badan Peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 1 UU Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 1 UU No. 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Lain-lainSelain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan informasi tentang tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas video 'Demi Cegah Terjadinya Suap, KPK Minta MA Rutin Rotasi Pegawai'[GambasVideo 20detik] wia/imk

Perbedaan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Menurut UUD 1945. 1.mengadili pada tingkat kasasi. 2.menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3.mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. (Pasal 24A ayat [1] UUD 1945) 1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah Jawaban yang benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Dilansir dari Ensiklopedia, secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Itulahtadi jawaban dari Fungsi bahan ajar menurut Depdiknas tahun 2007 adalah sebagai berikut, kecuali?, semoga membantu. Kemudian, Pak Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu ktt asean pertama diselenggarakan di dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang lengkap.
Fungsi Mahkamah Agung – Mahkamah Agung atau biasa disingkat MA merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di bidang peradilan yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah dalam bidang kekuasaan kehakiman meliputi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Segala sesuatu terkait tugas pokok, wewenang, dan fungsi MA diatur dalam dasar hukum Mahkamah Agung, yakni pada UUD 1945 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 sampai 5. Selain itu juga ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Mahkamah Agung ini. Berdasarkan undang-undang, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa fungsi. Tidak hanya fungsi peradilan saja, MA juga memiliki fungsi pengawasan dan fungsi administratif. Mahkamah Agung juga bisa memberi nasehat kepada Presiden selaku kepala negara terkait pemberian grasi atau rehabilitasi. Berikut ini ulasan 6 fungsi Mahkamah Agung MA seperti dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Fungsi Peradilan Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai sebuah pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara berikut Semua sengketa tentang kewenangan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. 2. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diberikan. Pengawasan dilakukan pada berbagai aspek misalnya dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris yang ditunjuk pada suatu perkara sepanjang yang menyangkut peradilan. 3. Fungsi Mengatur Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 4. Fungsi Nasehat Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 5. Fungsi Administratif Badan-badan Peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut undang-undang lain sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan di Indonesia. 6. Fungsi Lain-lain Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung juga dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan keputusan undang-undang. Demikian informasi artikel mengenai fungsi Mahkamah Agung MA menurut undang-undang beserta tugas, wewenang, dan dasar hukumnya. Semoga bisa menambah wawasan para pembaca. .
  • xxlsdb48ir.pages.dev/317
  • xxlsdb48ir.pages.dev/118
  • xxlsdb48ir.pages.dev/238
  • xxlsdb48ir.pages.dev/15
  • xxlsdb48ir.pages.dev/386
  • xxlsdb48ir.pages.dev/164
  • xxlsdb48ir.pages.dev/164
  • xxlsdb48ir.pages.dev/371
  • xxlsdb48ir.pages.dev/81

    • secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali